Ada Apa dengan BPJS? Adilkah BPJS Bagi Fisioterapi?

ARTIKEL IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA

Assalamualaikum wr wb, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikkan,

HIDUP FISIOTERAPI! Ada Apa dengan BPJS ? Adilkah BPJS bagi Fisioterapi ?

Aturan BPJS membuat dilema para fisioterapis. Bagaimana tidak? Polemik terhadap Peraturan BPJS no. 1 th 2020 tentang prosedur Rehabilitasi Medik sepertinya mengulang peristiwa tahun 2018. Sebelumnya ada SK Dirjend BPJS no. 5 th 2018 tentang Pelayanan Rehabilitasi Medik dimana hal tersebut dianggap melanggar beberapa peraturan dan UU tentang tenaga kesehatan khususnya Fisioterapi sehingga terjadi pergolakan yang cukup besar hampir di setiap kota, setelah dilakukan mediasi, tuntutan dan pengaduan akhirnya SK tersebut ditarik kembali.

Ditengah pandemik yang tengah berlangsung, BPJS menerbitkan kembali peraturan tersebut yang lebih diperjelas aplikasinya. Persoalan utamanya adalah tidak dipisahkannya pengertian pelayanan dr Sp Rehabmedik dengan Pelayanan Fisioterapi mengingat definisinya tidak sama.

Padahal bersadarkan PMK no 65 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 bahwa “Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, dan komunikasi”. Sehingga dengan hal tersebut dapat melanggar UU tentang Tenaga kesehatan dan beberapa peraturan kementrian kesehatan tentang fisioterapi. Aksi yang dilakukan tahun 2018 yang menuntut pokok permasalahan serupa kini tidak dapat dilakukan karena kondisi tidak memungkinkan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dimana dalam UU BPJS telah ditegaskan bahwa tujuan dari pembentukan BPJS adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Adapun tujuan utama dari UU Tenaga Kesehatan ini antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam pandangan kami sangat terlihat dengan jelas bahwa secara filosofis yuridis Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2020 tidak dapat memenuhi apa yang telah diamanatkan.

Pada Pasal 19 PMK NO 80 Tahun 2013 menjelaskan “Dalam melaksanakan pelayanan Fisioterapi, Fisioterapis mempunyai hak: a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan Fisioterapi sesuai dengan Standar Profesi Fisioterapis; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarganya; c. melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Realitanya, apa yang tertulis dalam pasal 19 PMK no 80 Tahun 2013 bertentangan dengan kondisi pelayanan Fisioterapi saat ini.

Adapun upaya yg dilakukan saat ini adalah masing-masing Pengurus IFI daerah mengirimkan surat kepada BPJS dan Dinkes pada masing-masing provinsi. Pengurus IFI Pusat mengirimkan BPJS dan pemerintah pusat serta menyusun strategi untuk melakukan gugatan hukum.

Alasan penolakan Per BPJS no. 1/ 2020 oleh IFI :

1. Pasal 1 (8) yang berbunyi “ Program terapi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, orthotic prostetik , bimbingan,sosial medis, bimbingan psikologis, dan atau tata laksana rehabilitasi medik lainnya sesuai dengan program yang direncanakan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ( dokter spKFR)” . Definisi Pelayanan Rehab Medik dilakukan oleh Dr. SPKFR, Fisioterapis tidak disebut sehingga bila FTs melakukan pelayanan itu maka berarti Fisioterapis melakukan pelanggaran hukum. Kalau pelayanan itu tetap dilakukan dengan dasar adanya pendelegasian, maka hal tersebut merupakan tindakan yang kurang tepat karna tindakan fisioterapi adalah kewenangan Fisioterapis, mestinya dasarnya berupa rujukan bukan delegasi.

2. PP IFI tidak menginstruksikan penolakan pelayanan Fisioterapi, tetapi Pelayanan Fisioterapi harus dilakukan sesuai PMK 65/2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, dan sesuai pasal 57 UU no 36/2014 tentang tenaga kesehatan maka setiap tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan, dan berhak menolak keinginan pihak lain yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Apabila Fisioterapi tidak melakukan pelayanan sesuai PMK 65/2015 maka berarti Fisioterapi melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dg UU no 36/ 2014 pasal 57.

Dari berbagai polemik diatas tentunya kita sebagai mahasiswa fisioterapi harus ikut melakukan pergerakkan dalam menyuarakan kemandirian profesi fisioterapi saat ini. Melihat masalah tersebut Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia menolak aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan mendorong untuk : 1. Dalam pembuatan aturan BPJS diharapkan memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fisioterapi. 2. Mengevaluasi kembali aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh BPJS sehingga adil bagi masyarakat, fisioterapi, bangsa dan Negara.

Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk perbaikan adalah : 1. Kita sebagai mahasiswa harus mendalami lagi ilmu fisioterapi dengan baik. 2. Mahasiswa Fisioterapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dengan meneruskan jenjang pendidikan fisioterapi yang lebih tinggi. 3. Mahasiswa Fisioterapi diharapkan meningkatkan skill dan kompetensi agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ketika terjun dilapangan sehingga mampu menjelaskan secara ilmiah, agar jika terjadi suatu hal dapat dipertanggung jawabkan dan didasari oleh evidence base yang kuat. 4. Kita sebagai mahasiswa fisioterapi harus paham dengan konstitusional yang mengatur wewenang fisioterapi, bukan hanya sekedar mengetahui adanya PMK no 65 tahun 2015 sebagai standar pelayanan fisioterapi, namun kita harus memahami nilai-nilai apa saja yang tertuang di dalamnya agar kedepannya kita menjadi seorang fisioterapi yang mampu menerapkan PMK no 65 tahun 2015 saat di lapangan.

DOWNLOAD PDF VERSION

Sumber

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis. 3. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan 4. Surat Instruksi PP IFI Perdir BPJS

Billahi Taufiq wal Hidayah, WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Ditetapkan di : Banjarmasin Pada Tanggal : 8 Juni 2020

Hormat Kami, Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (IMFI) Periode 2019-2020

Presiden

Tri Noor Cahyo Widodo NIP. 20.00.01.01

Share To :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *