MERESPON PERMENDIKBUD NO. 02 TAHUN 2020

KEMENTRIAN KAJIAN STRATEGI DAN ADVOKASI

IKATAN MAHASISWA FISIOTERAPI INDONESIA

 PERIODE 2019/2020

 
MERESPON PERMENDIKBUD NO 02 TAHUN 2020
 

Terbitnya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 membawa angin segar bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Uji kompetensi yang menjadi momok secara perlahan diubah mekanismenya menjadi lebih adil. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pencabutan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tentang Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan secara nasional.

Awal kemunculan uji kompetensi merupakan niat mulia untuk melakukan evaluasi terhadap sistem, registrasi dan kompetensi dengan tujuan pencapaian mutu pendidikan tenaga kesehatan menjadi lebih baik.

Penerapan awal dengan metode exit exam dimana uji kompetensi menjadi ujian penentu untuk mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi pada kenyataannya masih menyisahkan masalah dengan banyaknya mahasiswa yang tidak lulus.

Mahasiswa yang lulus perguruan tinggi dan memegang ijazah tidak bisa bekerja manakala mereka belum lulus uji kompetensi. Ini membuat sebagian perguruan tinggi khawatir, karena pada kenyataannya meski sistem sudah diperbaiki sedemikian rupa, namun ada beberapa perguruan tinggi yang hampir semua mahasiswanya tidak lulus uji kompetensi.

Dampak luar biasa ini memberi kesan tidak baik bagi penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan dengan mutu pendidikan dan kualitas perguruan tinggi.

Pemerintah kemudian berbenah dengan mengubah sistem yang ada dan menerapkan uji kompetensi sebagai ujian tahap akhir setelah proses penyelenggaraan pendidikan berakhir.

Pemberlakuan dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tentang uji kompetensi dan merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Oleh organisasi profesi dan lembaga terkait sepakat untuk dilakukan ujian setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan dan pelaksanaan uji kompetensi dilakukan pasca wisuda. Panitia uji kompetensi kemudian dibentuk secara nasional untuk mengurus semuanya.

Perguruan Tinggi kesehatan berbenah namun hasilnya sudah bisa diduga, lulusan tenaga kesehatan dengan produk tersebut belum memuaskan karena pencapaian lulusan masih dibawah 50% secara nasional.

Dampak tidak tercapainya persentase lulusan diatas 50% membuat tarik ulur keberadaan Pemenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 berlangsung dinamis.

Organisasi profesi tetap pada pendirian agar uji kompetensi dipertahankan sebagai evaluasi SDM tenaga kesehatan namun disisi lain Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKI) justru menolak dengan alasan bahwa wewenang kampus untuk evaluasi menjadi sempit dengan dibentuknya panitia nasional uji kompetensi.

Keberadaan panitia nasional tetap ada hingga peraturan tetap dikeluarkan. Sistem penilaian berubah dengan mekanisme 60% hasil uji kompetensi digabung 40% dari nilai akademik untuk hasil akhir penilaian.

Di periode kedua kepemimpinan Nasional, Kemenristekdikti dipecah sebagaimana awal pembentukannya. Kementrian Riset dan Tekhnologi berdiri sendiri dan Pendidikan Tinggi (Dikti) dikembalikan ke Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan nomenklatur tersebut kemudian diikuti dengan perubahan arah kebijakan pemerintah dalam pembenahan SDM tenaga kesehatan.

Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Peraturan ini sekaligus mengubah sistem dan mekanisme dalam uj kompetensi pasca dicabutnya Permenristekdikti tentang uji kompetensi nasional.

Pasal 3 dalam peraturan tersebut menegaskan sekaligus mengubah sistem sebelumnya dimana proporsi indeks prestasi kumulatif (IPK) dan hasil uji kompetensi diubah dengan ketentuan 60% akademik dan 40% hasil uji kompetensi untuk menentukan kelulusan tenaga kesehatan.

Pemberlakuan tentang gabungan penilaian dalam uji kompetensi setidaknya bisa membantu rekan sejawat untuk tetap berusaha mencoba hingga mendapatkan surat tanda registrasi yang menjadi bekal untuk bekerja.

Dengan diadakannya UKOM dapat meningkatkan kualitas lulusan Fisioterapis di Indonesia. Solusi yang dapat di terapkan bisa berupa pembuatan Try Out UKOM untuk mempersiapkan soal UKOM yang akan datang dan pembuatan buku yang dalam mempersiapkan UKOM.

 

Harapan kedepan sekiranya uji kompetensi akan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam jumlah dan kapasitas tapi juga mutu dan kualitas, tidak hanya unggul dalam pencapaian akreditasi namun juga unggul dalam mutu tenaga

Dengan demikian amanat Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan  terjawab dengan adanya jaminan lulusan yang professional.

 

DOWNLOAD PDF VERSION

                                 
Share To :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *